BANYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM Memasuki awal tahun 2026, wajah ibu kota Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai justru terlihat suram. Sejumlah titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di jalur utama kota dilaporkan tidak berfungsi, khususnya di sepanjang Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi.
Pantauan dan keterangan warga menyebutkan, LPJU dari Simpang Lubuk Saung hingga arah Masjid Besar Jumhuriyah—ikon kebanggaan masyarakat Banyuasin III—tidak menyala sejak awal 2026.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap infrastruktur dasar di pusat pemerintahan sendiri.
Rasyid, sopir ekspedisi yang rutin melintas menuju Jambi, mengaku heran dengan kondisi tersebut. Ia menyebut, pada tahun 2025 penerangan jalan masih berfungsi normal.
“Sejak awal 2026 ini sudah gelap. Tahun lalu masih terang. Kalau rusak mestinya cepat diperbaiki, bukan seperti dibiarkan,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Keluhan senada datang dari Hendri (40), pengendara yang kerap melintasi kawasan tersebut pada malam hari. Minimnya penerangan, menurutnya, berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.
“Kalau usia sudah 40 tahun ke atas, pandangan tidak setajam dulu. Dengan kondisi gelap seperti ini, sangat rawan,” katanya.
Warga lainnya, Diwan (45), secara terbuka mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan fungsi fasilitas umum di ibu kota kabupaten. Ia menilai, lampu jalan bukan sekadar penerangan, melainkan simbol wajah kota.
“Kalau ibu kota saja gelap, bagaimana daerah lain? Kami menduga tidak ada perhatian serius. Lampu jalan itu penanda kota hidup, aman, dan terawat,” tegasnya.
Lebih jauh, warga menduga kurangnya pengawasan lapangan menjadi penyebab persoalan ini berlarut. Mereka menilai pejabat teknis jarang turun langsung memantau kondisi riil di tengah masyarakat.
Sorotan pun mengarah ke Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penerangan jalan. Hingga berita ini diturunkan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Ir. Zakirin, belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab padamnya LPJU maupun rencana perbaikan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah persoalan ini murni gangguan teknis, keterbatasan anggaran, atau ada persoalan manajerial dalam pemeliharaan fasilitas publik?
Awak media masih terus berupaya meminta klarifikasi resmi dari pihak terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fasilitas umum di ibu kota kabupaten tersebut.
Fitriyani
